Akankah kita kehilangan hak nonton film Amerika?

Malam kemarin, tengah menikmati cappucino dingin seorang kawan menelfon. Bahan pembicaraannya mengagetkanku: film import tidak akan ada lagi di Indonesia! Waks..kok bisa?

Sebagai pecinta film kabar ini yang mengejutkan dan memanikkan. Bagaimana tidak, setidaknya seminggu sekali aku hadir di bioskop. Bahkan kadang bisa 2-3 kali dalam seminggu kalau memang lagi banyak film layak tonton. Apa jadinya kalau film-film import tidak kujumpai lagi di bioskop? Nonton film nasional saja! Oke, kalau memang berkualitas.. Aku orang yang antusias dengan geliat film nasional. Dan kalau ada film -yg kurasa- layak tonton, maka itu akan jadi pilihan tontonan.

Masalahnya, apa yang kita lihat sekarang pada film nasional kita? Ada memang film-film dengan kualitas baik, namun selebihnya hanya menawarkan ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal, film berbumbu seks dengan judul-judul yang ajaib, dan komedi yang ‘maksa’.

Beberapa kemungkinan jika pajak ini diterapkan:

1. Ditjen Bea Cukai/Ditjen Pajak/Pemda/Pemkot/Pemkab AKAN KEHILANGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN dari film impor sebesar 23,75% atas bea masuk barang, 15% Pph hasil ekploitasi film impor, dan Pemda/Pemkot/Pemkab akan kehilangan 10-15% pajak tontonan sebagai pendapatan asli daerah! (saat ini hanya Asosiasi produser film Amerika (Motion Picture Association-MPA) yang menyatakan keberatan, namun bisajadi akan diikutti oleh asosiasi lainnya karena pajak berlaku sama untuk film-film asing lainnya).

Sedangkan fakta yang diungkap jubir Cineplex 21, Noorca M. Massardi seperti dikutip Oase Kompas:

2. Bioskop 21 Cineplex (saja) akan kehilangan sekitar 500 layarnya, sebagai pihak yang diberi hak untuk menayangkan film impor akan kehilangan pasokan ratusan judul film setiap tahun. Sementara film nasional selama ini baru mampu berproduksi 50-60 judul/tahun.
3. Dengan akan merosotnya jumlah penonton film (impor) ke bioskop, maka eksistensi industri bioskop di Indonesia akan terancam. Nasib 10 ribu karyawan 21 Cinepleks dan keluarganya, akan terancam.
4. Industri food & beverage (cafe-resto) akan terkena dampak ikutannya, juga pengunjung ke mall/pusat perbelanjaan, parkir, dll.
5. Industri perfilman nasional harus meningkatkan jumlah produksi dan jumlah kopi filmnya bila ingin “memanfaatkan” peluang itu, yang berarti harus meningkatkan permodalannya sementara kecenderungan penonton film indonesia terus merosot.

Begitu banyak komentar bertebaran. Terjadi pro dan kontra. Begitu pula kalangan perfilman. Satu kalangan menyetujui karena selama ini pajak film nasional diperlakukan lebih besar daripada pajak film import. Maka dengan demikian kenaikan ini akan dirasa fair. Sebagian lain mengatakan bahwa perfilman nasional juga membutuhkan suport dari habitat film dalam hal ini para pelaku, dunia industri film, dan para penontonnya. Sehingga dikhawatirkan tujuan pemerintah -yang menyebutkan tujuan memberlakukan pajak ini adalah untuk mendukung industri perfilman nasional sehingga dapat bersaing di pasar domestik- juga tidak akan terwujud. Bahkan disebutkan akan berpotensi makin mempersulit industri film nasional.

Bagaimana persisnya? MPA menyatakan keberatan mereka atas peraturan pajak bea masuk terhadap hak distribusi film impor di Indonesia yang berlaku efektif bulan kemarin. MPA protes dan menilai produk mereka seharusnya bebas bea masuk impor. Alasannya, film bioskop bukan barang dagangan seperti produk garmen atau otomotif yang bisa diperjualbelikan. Apalagi selama ini kopi film impor yang masuk ke Indonesia sudah dikenakan bea masuk barang plus PPh dan PPn sebesar 23,75 persen dari nilai barang. Selain itu pemerintah juga menerima pajak penghasilan sebesar 15 persen dari hasil setiap film impor yang diedarkan di Indonesia. Jika aturan baru ini tetap berjalan PMA bersikukuh akan menghentikan distribusi film AS di Indonesia, tanpa terkecuali. Film impor yang sudah membayar bea masuk tak akan ditayangkan. Sedangkan  film impor yang kini sedang tayang akan dicabut hak edarnya.

Terkait dengan tingginya pajak u film nasional adalah dipicu oleh UU Pajak No 8/1983 tentang PPN dan PpnBM yang kemudian diubah dengan UU No 18/2000 dan melahirkan PP No 144/2000. Tentu saja hal ini merugikan perkembangan jasa teknik dalam negeri, karena semua barang dan jasa yang tidak terkena pajak disebutkan, sehingga yang tidak disebutkan dianggap barang dan jasa, kena pajak (bayar PPN). Dalam hal ini, produser film wajib membayar PPN atas jasa teknik film dalam negeri yang digunakan dari sejak produksi hingga pasca produksi.

Sementara film yang diproses di luar negeri hanya kena pajak release copy-nya saja. Akibatnya PPN yang dibayar produser film atau importir film lebih kecil daripada yang memproses filmnya di dalam negeri. Jadi, apakah dengan menaikkah pajak film impor akan otomatis membantu perfilman nasional?

Kalau berangkat dari fakta di atas, bukankah jawabannya adalah tidak? Maka, bukankah alasan menaikkan pajak film import menjadi tidak logis?

Jika alasannya adalah untuk subsidi silang perfilman nasional, apakah juga bijak dan dapat diterima ketika persoalan korupsi di wilayah lembaga pajak belum juga tuntas? Bukankah dari pajak besar yang sudah masuk pun pemerintah juga bisa memberikan kontribusi ke dunia perfilman nasional agar menelurkan fil-film berkualitas dan mampu bersaing?

Terlepas dari persoalan ekonomi dan perkembangan perfilman nasional, ada hal lain yang perlu disikapi: hilangnya hak warga negara akan “hak untuk mendapatkan informasi” dan hilangnya “hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, dan lapangan pekerjaan” yang dilindungi UUD.

Tapi konon kebijakan ini masih akan ditinjau ulang hingga akhir Maret mendatang. Jadi barangkali ada yang masih bisa kita lakukan. Aku sendiri menyepakati solusi yang ditawarkan oleh Noorca M Massardi:

1. Bila Negara/Pemerintahan/Kemenkeu/Ditjen Pajak/Ditjen Bea Cukai/Pemda/Pemkot/Pemkab tidak ingin kehilangan Rencana Anggaran Pendapatan dari bea masuk/Pph film impor, maka ketentuan yang TIDAK LAZIM yang merupakan TAFSIR BARU ATAS UU/PERATURAN TENTANG PERPAJAKAN YANG LAMA itu HARUS DIBATALKAN/DICABUT

2. Bila Negara/Pemerintah peduli pada nasib dan masa depan industri perbioskopan Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari nasib dan masadepan industri film nasional, maka Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Direktorat Film, wajib melakukan intervensi atas ketentuan
yang TIDAK LAZIM tersebut dan melaporkan kepada Presiden untuk membatalkan ketentuan itu.

3. Bila Kementerian Tenaga Kerja peduli terhadap kemungkinan terciptanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri perbioskopan dan dampak ikutannya, akibat ketentuan yang TIDAK LAZIM itu, juga harus melaporkan kepada Presiden mengenai hal itu.

4. Bila para penonton/penggemar film-film impor Indonesia tidak ingin negeri ini kembali ke tahun 1960-an saat film-film Amerika diboikot di Indonesia, dan akan kehilangan HAK ATAS INFORMASI dan HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN/PENGAJARAN/LAPANGAN PEKERJAAN di bidang perfilman, sebagaimana dilindungi UUD 1945, atas nama masyarakat, harus mengekspresikan keberatannya melalui pelbagai saluran/media/jejaring sosial yang ada agar Ditjen Bea Cukai membatalkan ketentuan yang TIDAK LAZIM dalam industri perfilman dunia itu.

5. Bila Negeri ini/Pemerintahan Republik Indonesia ini/Presiden SBY ini, tidak ingin dinyatakan sebagai NEGARA YANG GAGAL MELINDUNGI HAK SETIAP WARGA NEGARANYA (cq HAK ATAS INFORMASI/HAK ATAS PENDIDIKAN/PENGAJARAN), dan DIKUCILKAN DALAM PERGAULAN PERFILMAN INTERNASIONAL, maka Presiden harus memerintahkan kepada Menko Ekuin/Menkeu/Ditjen Pajak/Ditjen Bea Cukai untuk segera MEMBATALKAN/MENCABUT KETENTUAN YANG TIDAK LAZIM DALAM INDUSTRI PERFILMAN DUNIA ITU.

6. Bila anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semua komisi yang membidangi Industri/Perdagangan/Perpajakan/Kebudayaan dan Pariwisata/Politik/Tenaga Kerja/Pendidikan peduli akan masalah ini, harus segera memanggil para pejabat terkait untuk mencabut ketentuan yang TIDAK LAZIM yang berdampak panjang tersebut.

Bagaimana dengan Anda?

Merasa keberatan karena impor film asing notabene dikuasai oleh jaringan 21, dan kurang memberikan kontribusi terhadap negara? Sepakat bahwa sudah semestinya film import kena pajak lebih tinggi? Kurasa itu urusan lain.. (dan kalau itu sebagai masalah sebetulnya juga bisa diselesaikan dari dulu to?). Sekarang yang penting adalah bagaimana caranya jangan sampai kita kehilangan hak nonton.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s