Hari Anti Hukuman Mati sedunia ke-9: dibutuhkan segera moratorium pemberlakuan hukuman mati!

Diskusi publik peringatan Hari Anti Hukuman Mati sedunia ke-9

“Hukuman mati itu melanggar konstitusi, bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945.” Demikian dikatakan pengacara kawakan Todung Mulya Lubis sebagai penegasan perlunya terus memperjuangkan penghapusan hukuman mati. Sejauh ini menurutnya hukuman mati tidak memiliki efek jera, termasuk pada pemberlakuan hukuman mati pada kasus narkoba yang tidak juga menurunkan angka kejahatan akibat narkoba dan peredarannya. Begitu pula dengan kasus korupsi. “Saya lebih setuju dengan upaya hukuman pemiskinan bagi koruptor dan keluarganya. Saya tidak percaya Cina berhasil menghilangkan korupsi dengan hukuman matinya karena selama ini Cina sangat tertutup,” ungkap Mulya Lubis dalam Diskusi Publik “Perlindungan Buruh Migran dan Upaya Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia” memperingati Hari Anti HUkuman Mati sedunia ke-9, di Gedung YTKI Jalan Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan, Senin kemarin.

Menurut Mulya Lubis setidaknya ada 10 alasan mengapa hukuman mati harus dihapuskan:
1. Bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam (pasal 28) UUD 1945.
2. Ratifikasi sejumlah aturan sudah dilakukan, namun tidak dengan aturan hukuman mati.
3. Hukuman mati tidak memberi peluang peninjauan kemungkinan tidak bersalah.
4. Sistem pidana kita belum sepenuhnya berfungsi dan masih kentalnya intervensi politik.
5. Pertimbangan agama dari kelompok tertentu yang mempertahankan hukuman mati tidak bisa diterima karena hanya untuk alasan dendam.
6. Tidak ada bukti empirik adanya efek jera.
7. Indonesia masuk sebagai anggota dewan HAM PBB tapi masih menerapkan hukuman mati.
8. Aturan tentang hukuman mati dibuat pada jaman kolonial Belanda (padahal Belanda sendiri sudah menghapus hukuman mati).
9. Buruh migran banyak yang terancam hukuman mati; bagaimana negara bisa membela sedangkan di dalam negeri sendiri hukuman mati masih diberlakukan.
10. Akan sulit menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara yang sudah menghapus hukuman mati dari perudangan mereka.

Lantas hukuman apa yang paling tepat untuk menggantikan hukuman mati yang selama ini diterapkan? Untuk menghapus ketentuan hukuman mati, kata Mulya Lubis, diperlukan moratorium agar mengganti hukuman maksimal, yaitu hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. “Hukuman penjara seumur hidup jauh lebih kejam. Bayangkan mereka harus menghabiskan sisa hidup di penjara. Tentu saja tanpa handphone dan fasilitas lain,” ujar pengacara ini.
Jika clean and good government benar-benar dijalankan dengan baik menurut Mulya Lubis tidak akan ada pintu sama sekali untuk terjadinya korupsi. Ia menginginkan upaya pencabutan hukuman mati untuk semua kasus, termasuk bagi para koruptor. “Saya tidak percaya koruptor jera dengan hukuman mati. Korupsi hanya akan bersih jika negara kita membangun sistem yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya. Ia menganggap ruang korupsi hanya akan hilang jika pemerintah bersikap transparan di semua bidang. Lebih lanjut Mulya Lubis mengatakan jika Indonesia mencabut hukuman mati, kebijakan itu akan mempengaruhi pandangan global terhadap Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak, Indonesia bisa menjadi model sebagai negara yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan HAM internasional. Dengan demikian, desakan penghapusan hukuman mati bukan lagi monopoli Amerika Serikat dengan Uni Eropa.

Hal senada diungkapkan peneliti The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Batara Ibnu Reza. Baginya hukuman mati tidak sekedar menghilangkan kehidupan seseorang tapi juga menghilangkan kesempatan bagi seseorang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia menilai pemerintah Indonesia enggan menghapuskan hukuman mati dengan alasan dasar-dasar hukuman itu adalah KUHP yang merupakan warisan Belanda. Padahal di Belanda sendiri hukuman mati sudah ditiadakan sejak tahun 1870. “Hukuman mati menjadi keranjang sampah. Padahal persoalannya pada kegagalan lembaga peradilan atau lembaga pemasyarakatan,” ujar Bharata. Selain itu hukuman mati yang berlaku di Indonesiapun tidak sesuai dengan hukum internasional. “Misal kasus Sumiarsih-Sugeng, vonis dijatuhkan tahun 1989 dan baru dieksekusi setelah hampir 20 tahun kemudian. Padahal untuk kurun waktu tertentu seharusnya ada peninjauan ulang,” tambahnya.

Politik hukum mati di tanah air ini pun akhirnya mempengaruhi proses diplomasi dalam kasus ancaman hukuman mati para buruh migran. Aktivis Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan diplomasi kita tidak memiliki Citizen protection. Yang lebih menyedihkan lagi menurut Wahyu adalah adanya ideologi tumbal dari pemerintah. “Presiden hanya menyebut angka saja sebagai patokan seolah nyawa para buruh migran tidak penting.” Wahyu menilai Pemerintah Indonesia telah gagal menjalankan amanat konstitusi, yaitu melindungi hak hidup rakyatnya. Kematian tenaga kerja Indonesia, Ruyati, karena hukuman pancung adalah salah satu buktinya. Menurut Wahyu, saat ini 345 buruh migran yang terancam hukuman mati. “Yang menyulitkan adalah advokasi kita tersandera politik hukum mati di Indonesia,” tandasnya.

Dalam diskusi publik kerjasama Kedutaan Besar Inggris, Imparsial, dan Koalisi Hapus Hukuman Mati (Hati) ini Pemerintah Inggris juga menyerukan kepada semua pihak untuk mendukung penghapusan hukuman mati. “Inggris menentang hukuman mati dalam situasi apapun atas dasar prinsip. Kami, bersama-sama dengan mitra Uni Eropa kami, menyerukan kepada semua negara untuk menghapus hukuman mati untuk segala bentuk kejahatan dan selamanya.” Demikian pernyataan Duta Besar Inggris di Indonesia yang disampaikan wakilnya, Rebecca Razavi.

-neng dhenok-

 

 

Iklan

2 pemikiran pada “Hari Anti Hukuman Mati sedunia ke-9: dibutuhkan segera moratorium pemberlakuan hukuman mati!

  1. gara2 koruptor dan sistem penegakan hukum yang gak adil dan gak mendidik bangsa, soal hukuman mati jadi masalah dalam nilai2ku, gimana nggak bimbang, satu sisi masalah kemanusiaan dengan destinynya yang diluar hak siapapun untuk menentukan hidupnya selain manusia itu sendiri, sisi lain penjahat berat yang sangat merugikan hak2 hidup manusia yang lebih banyak dan bahkan menimbulkan akibat berantai yang merugikan hidupan liar malah mendapatkan keuntungan.

    • jadi kan sebetulnya karena penegakan hukumnya yg ga bener to, mas.. kalau saja sistem dijalankan dg baik dan proses hukum berjalan dg benar, si maling itu belum banyak merugikan jg dah masuk bui. kalau lembaga per-bui-annya bener jg ga akan ada kasus2 tahanan kabur. masak karena ketidakbecusan lembaga lantas kita mengambil hak hidup orang to?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s