10 Rekomendasi Forum Keadilan Perdamaian Papua-Kalimantan

(Peristiwanya sudah cukup lama terlewat, tapi semoga isyunya tidak basi)

 

Pada 31 Oktober hingga 4 November 2011 lalu Forum Keadilan dan Perdamaian Papua-Kalimantan menggelar Pekan Advokasi Nasional (PAN). Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya setelah PAN pertama diselenggarakan pada Oktober 2010. Forum Keadilan dan Perdamaian Papua-Kalimantan sendiri merupakan sebuah forum yang digagas oleh Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI dan JPIC MSC Indonesia dengan tujuan menjadikannya wadah untuk menyatukan keprihatinan bersama akan persoalan hak hidup masyarakat adat Papua dan Kalimantan.

PAN II yang dirancang oleh Forum Keadilan dan Perdamaian Papua-Kalimantan sebagai upaya untuk menyuarakan dan menegakkan hak-hak dasar masyarakat adat Papua dan Kalimantan serta menyelamatkan hutan dari kerusakan akibat pengelolahan hutan yang ekstratif. PAN II kali ini mengangkat tema “Pulihkan Hak Hidup Masyarakat Adat Papua dan
Kalimantan”.

Sebanyak 34 peserta hadir mewakili Regio Kalimantan dan Papua, 21 orang diantaranya dari wilayah Papua yang meliputi Keuskupan Jayapura, Merauke, Sorong, dan Agats-Asmat. Sedangkan sebanyak 13 peserta hadir dari Keuskupan Sintang, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Selor, Ketapang, dan Banjarmasin.

Berikut Rekomendasi yang dirumuskan oleh peserta PAN II.

1.    Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah dengan mengedepankan hak masyarakat adat harus menjadi prioritas utama pembangunan untuk menghentikan praktek marginalisasi hak hidup masyarakat adat.
2.    Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan energi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
3.    Reklamasi dan rehabilitasi areal bekas tambang sesuai dengan kaidah lingkungan yang berlaku.
4.    Menghentikan ekspansi pembukaan lahan baru untuk kegiatan yang bersifat eksploitatif dan berpotensi konflik.
5.    Evaluasi atas ijin usaha pemanfaatan sumber daya alam yang sudah diberikan, khususnya di daerah  yang berkonflik serta evaluasi atas pelaksanaannya.
6.    Menghargai hak hidup masyarakat adat dengan membangun dialog antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehingga hukum dapat ditegakkan bersama dan mekanisme penyelesaian konflik dilakukan berdasarkan kesepakatan yang murni.
7.    Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas atas rencana kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan lahan dan bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan.
8.    Etika profesi  para pengusaha dan aparat penegak hukum  harus ditegakkan.
9.    Judicial review Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak berpihak pada masyarakat adat.
10.    Evaluasi kebijakan Otonomi Daerah dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua.

Rumusan detilnya..

 

 

Iklan

2 pemikiran pada “10 Rekomendasi Forum Keadilan Perdamaian Papua-Kalimantan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s